Sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, dipastikan akan mulai digelar oleh Senat pada Juli mendatang. Presiden Senat, Francis Escudero, mengumumkan bahwa pembahasan terkait proses ini akan dimulai pada 2 Juni.
Menanggapi tuduhan bahwa Senat sengaja menunda proses pemakzulan, Escudero menegaskan bahwa para senator tidak dapat mengadakan sidang selama masa rehat parlemen. Ia juga menolak usulan beberapa pihak yang menginginkan sidang khusus sebelum pemilu paruh waktu yang dijadwalkan pada 12 Mei.
Sekretariat Senat telah menerima dokumen pemakzulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina pada 5 Februari lalu. Berkas setebal 44 halaman tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 200 anggota DPR, yang menuduh Duterte melakukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk dugaan kasus korupsi.
Escudero meminta semua anggota Senat untuk mempelajari dokumen tersebut secara mendalam sebelum sidang dimulai. Ia menegaskan bahwa Senat akan bersikap netral dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh tekanan politik dari pihak yang mendukung maupun menentang Duterte.
Konstitusi Filipina tahun 1987 telah mengatur secara spesifik kapan Kongres dapat mengadakan sidang khusus, dan saat ini tidak ada alasan kuat untuk mempercepat proses tersebut sebelum pemilu paruh waktu. Sebagai negara dengan sistem parlemen bikameral, Filipina mengandalkan kerja sama antara DPR dan Senat dalam setiap proses legislatif, termasuk pemakzulan pejabat tinggi negara.