Sidang tahunan parlemen Dua Sesi di China resmi ditutup dengan menyetujui berbagai kebijakan penting, termasuk rencana kerja dan anggaran pemerintah pusat serta daerah untuk tahun 2025. Selain itu, amandemen Undang-Undang Kongres Rakyat Nasional (NPC) juga berhasil disahkan dalam pertemuan ini. Wakil Ketua Komite Tetap NPC, Li Hongzhong, memimpin sidang penutupan di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Selasa. Ia menegaskan bahwa para anggota NPC telah menjalankan tugas konstitusional mereka dengan efisien dan selaras dengan aspirasi rakyat serta kebijakan Partai Komunis China (PKC).
Sidang tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya karena Ketua Komite Tetap NPC, Zhao Leji, tidak hadir dalam beberapa pertemuan penting akibat gangguan saluran pernapasan. Dalam kesempatan tersebut, Li Hongzhong memimpin 2.884 anggota NPC yang hadir untuk melakukan pemungutan suara elektronik terhadap tujuh agenda utama, termasuk implementasi rencana pembangunan nasional, laporan anggaran pemerintah, serta laporan kerja dari lembaga tinggi negara seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Semua laporan tersebut mendapatkan persetujuan penuh dari para anggota parlemen.
Presiden China yang juga Sekretaris Jenderal PKC, Xi Jinping, turut menghadiri penutupan sidang bersama sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Sidang Dua Sesi sendiri mencakup dua lembaga utama, yaitu Kongres Rakyat Nasional (NPC) yang diisi oleh perwakilan PKC dari berbagai sektor dan Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yang berfungsi sebagai wadah konsultasi kebijakan. Sebagai badan tertinggi dalam sistem politik China, NPC memiliki kewenangan penuh dalam membentuk dan mengawasi jalannya pemerintahan.
NPC pertama kali didirikan pada 15 September 1954, sehingga tahun ini menandai peringatan 70 tahun keberadaannya. Setelah sidang tahunan usai, Komite Tetap NPC akan menjalankan tugas legislatifnya sepanjang tahun dengan membahas serta mengadopsi berbagai kebijakan dan undang-undang yang telah disusun.