Sidang parlemen “Dua Sesi” China akan membahas berbagai isu strategis, termasuk rancangan undang-undang untuk mendorong sektor swasta serta perkembangan kecerdasan buatan (AI). Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC), Lou Qinjian, menyatakan bahwa hukum merupakan fondasi utama bagi dunia usaha. Rancangan undang-undang baru terkait ekonomi swasta bertujuan mengubah kebijakan Partai Komunis China menjadi norma hukum yang menjamin kesetaraan akses terhadap sumber daya produksi. Sidang tahunan ini menggabungkan agenda Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) dan Kongres Rakyat Nasional China (NPC), berlangsung dari 4 hingga 11 Maret 2025.
RUU promosi ekonomi swasta sebelumnya telah diajukan oleh Dewan Negara kepada Komite Tetap NPC pada Desember 2024 dan kini dalam tahap peninjauan. Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih adil serta meningkatkan kepercayaan pengusaha swasta. Selain itu, sidang juga membahas AI, termasuk kemajuan chatbot DeepSeek, yang disebut mampu bersaing dengan teknologi Barat dengan biaya lebih efisien. Lou menekankan bahwa China mendukung inovasi berbasis open source dan ingin berkontribusi dalam pengembangan AI global.
China juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan data serta menolak politisasi isu teknologi oleh pihak asing. Dalam upaya menjembatani kesenjangan teknologi, China mengusulkan inisiatif global untuk tata kelola AI yang lebih inklusif. Pada 2024, NPC telah mengesahkan 24 dari 39 RUU yang dibahas. NPC sendiri memiliki 2.977 anggota yang bekerja paruh waktu sebagai perwakilan masyarakat. Sejak berdiri pada 1954, NPC menjadi badan legislatif tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan politik, ekonomi, dan hukum China.